Batavia Subway

Jakarta doesn't need subway nor monorail

2008-08-08T15:30:00.000-07:00

City needs more busways, says the mayor who started it all
Adisti Sukma Sawitri, The Jakarta Post, Jakarta | Wednesday, April 25, 2007

The Colombian mayor who revolutionized Bogota's public transportation system has said that Jakarta's administration should focus on expanding the bus rapid transit (BRT) network instead of developing a subway or monorail.

Former Bogota mayor Enrique Peñalosa, who championed the BRT in his city, told a transportation seminar here that it would be cheaper for Jakarta to expand its busway system.

"A subway would cost three times its contract value, yet it would only cover several lines, (but) with the same amount of money you could reach all parts of the city with the (busway) network," he said during a seminar on BRT best practices.

The administration has signed a soft loan contract for the subway with the Japan Bank for International Cooperation worth $800 million, which Peñalosa said could end up costing it $2.4 billion in repayments, while a BRT covering the entire city would cost only $5 million.

"Imagine how many schools and health facilities we could create if we transfer the subway capital into schools and health facilities," said Peñalosa, who is regarded as a public transportation expert after his success in managing the BRT and bicycle ways in Bogota.

The Jakarta administration has been attempting for some years to realize an integrated mass rapid transit (MRT) system that would include the busway, subway and monorail networks.
While the subway and monorail are still waiting for domestic and international financial support, the administration has established seven busway lanes, most of which run in Central and South Jakarta.

While four new busway lanes have opened since the start of this year, people have complained that the buses are too crowded and that there are long waits at stations.
The administration is yet to complete the targeted number of buses for the corridors, which are meant to be able to carry around 300,000 people every day.
That number is already too high as city-owned operator PT TransJakarta only has 159 buses, half the number it needs to transport the daily number of passengers.

This is also why the Jakarta Transportation Board, the special body overseeing the city's transportation policy, recently refused the administration's request to raise busway fares.

"We asked Transjakarta (the BRT operator) to give us a prudent result of the company's financial and service audit, but they did not give us a satisfying result," said board head Soetanto Soehodho.

He said that numbers in the reports kept changing and sometimes did not match the results of the board's field investigation, proving that TransJakarta still lacked good management.

Jakarta Governor Sutiyoso, however, still takes great pride in the busway service.

A keynote speaker at the same seminar as Peñalosa, Sutiyoso talked for 15 minutes on his struggles to implement the BRT as well as his ongoing efforts to create an MRT.
Arriving late and delivering his speech in the middle of Peñalosa's session, he emphasized his commitment to realizing good public transportation in the city.

"I would like to slap (the faces of his subordinates and financiers) if they don't realize the system for Jakartans," he said, although a few months ago he ordered his staffers to create more fast lanes on Jl. Sudirman and Jl. M.H. Thamrin in order to avoid traffic jams for private car owners.

Aside from the soft loan from the Japanese bank for the subway, a consortium of Middle Eastern banks and local banks have expressed their commitment to covering the monorail project, although the loans are still going through the administration process.

April besok akan dibentuk PT MRT

2008-03-12T15:03:00.000-07:00

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan perseroan terbatas yang akan menjadi pengelola mass rapid transit (MRT) akan dibentuk April.

Untuk itu, Pemprov mengirimkan rancangan peraturan daerah (raperda) ke DPRD karena pembentukan PT tersebut harus melalui Perda.

"Setelah (PT) itu terbentuk kita harus merekrut orangnya. Kita akan mencari yang profesional, yang sesuai dengan spesifikasi internasional. Untuk penyusunan spesifikasi itu, kita dibantu oleh ahli dari Jepang, JBIC," kata Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo di Balaikota Jakarta, Kamis (13/3).

Setelah tertunda tiga bulan, Gubernur menyebut bahwa pembentukan PT MRT Jakarta tidak dapat ditunda lagi untuk mengejar target beroperasinya MRT pada 2012.

"Bulan April ini perusahaan PT MRT sudah harus dibentuk. Pembentukan perusahaan daerah harus dengan peraturan daerah. Oleh karena itu akan dikirim rancangan peraturan daerah untuk pembentukan PT MRT Jakarta," katanya.

Kedepannya, Pemprov akan mengelola MRT tersebut bersama PD Pasar Jaya. "Mengapa PD Pasar Jaya, pertama karena likuiditasnya baik, kedua karena sebentar lagi peraturan daerah untuk PD Pasar Jaya akan diubah, jadi tidak hanya mengelola pasar tetapi juga mengelola properti yang jadi miliknya," kata Fauzi.

Gubernur mencontohkan pasar di luar negeri yang dalam satu bangunan terdapat pasar di bagian bawah dan ada rumah susun di lantai atas bangunan. "Jadi nanti dengan perda yang baru, PD Pasar Jaya diizinkan mengembangkan propertinya ke arah tersebut," katanya.

Penunjukan PD Pasar Jaya sendiri dilakukan karena syarat dari pembentukan perseroan terbatas adalah ada dua pihak yang menjadi pemilik perusahaan.

Asisten Keuangan Pemprov DKI Jakarta Hari Sandjojo menyebut Pemprov menyediakan modal dasar untuk pembangunan MRT itu sebesar Rp150 miliar. Total investasi diperkirakan mencapai Rp8,3 triliun dan saat ini pihak Jepang lewat JBIC (Japan Bank For International Cooperation) telah menyanggupi untuk memberikan pinjaman dengan bunga 0,4 persen selama 30 tahun.

"Saat ini, pinjaman itu digunakan untuk pra konstruksi seperti perencanaan dan analisis kelayakan," kata Hari. [Media Indonesia - PT MRT Jakarta Dibentuk April]

2011 Jakarta macet total

2007-12-14T08:32:00.000-08:00

Atasi Macet Total Jakarta

Jakarta macet sudah bukan berita lagi. Sebaliknya kalau Jakarta lengang itu adalah berita besar. Boleh dikata, Jakarta lengang tiga-empat hari hanya saat Lebaran Idul Fitri. Di luar itu, kemacetan menjadi teman setia.

Perkiraan pemerintah, jika segala sesuatunya berjalan seperti adanya sebagaimana selama ini, maka Jakarta akan macet total pada 2011 nanti. Sebelumnya stagnasi lalu lintas Jakarta diperkirakan baru akan terjadi 2014, tetapi rupanya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang 9,5 persen per tahun mempercepat perkiraan tersebut.

Asumsinya, dengan pertumbuhan tersebut, setiap harinya Jakarta akan bertambah 1.127 kendaraan yang terdiri atas 236 kendaraan roda empat dan 981 roda dua. Kini, Jakarta sudah dihuni oleh 5,7 juta kendaraan bermotor yang terdiri atas 43 persen roda empat dan 57 persen roda dua.

Tentu saja kendaraan pribadi menjadi mayoritas. Dari jumlah tersebut 98,5 persen merupakan kendaraan pribadi, selebihnya kendaraan umum yang berupa angkot, kopaja, dan bus besar. Celakanya, kendaraan pribadi itu ternyata hanya mengangkut 44 persen dari pengguna jalan. Kemacetan lantaran jumlah mobil kendaraan itu diperparah oleh kedisiplinan yang sangat rendah. Lihat saja kendaraan yang berhenti di tempat terlarang, parkir di sembarang tempat, sepeda motor main selonong, penyeberang jalan yang seenaknya sendiri.

Jalanan di Jakarta tidak bisa dikelola secara bussiness as usual. Harus ada terobosan untuk mengatasinya. Terobosan dalam hal pembatasan kendaraan, terobosan dalam memberikan alternatif angkutan massal, dan terobosan dalam menegakkan disiplin berkendara.

Sudah banyak alternatif yang diwacanakan selama ini. Ada penerapan electronic road pricing (ERP) sebagaimana di Singapura di mana pada jalan tertentu dan jam tertentu mobil harus membayar. Ada juga wacana penyesuaian pelat mobil ganjil genap yang disesuaikan dengan tanggal kalender.

Pernah juga terwacana pembatasan mobil dengan mengenakan pajak dan parkir tinggi, sehingga hanya orang-orang kaya saja yang mampu memiliki mobil. Begitu juga pembatasan usia mobil; jika mobil memiliki umur yang sudah melampaui batas yang ditentukan, maka pajaknya semakin tinggi.

Tapi, semua itu bisa dilaksanakan jika sudah ada angkutan massal yang cepat, nyaman, dan memadai. Busway misalnya harus tersedia armada yang cukup dan rute yang lengkap. Tak terkecuali, jalur busway yang harus steril, karena kalau tidak busway akan terkena macet sehingga ketepatan waktu tak bisa diandalkan.

Monorel yang setelah sekian lama mangkrak harus dihidupkan kembali. Perlu penyesuaian visi antarpejabat agar semua bisa saling mendukung, bukannya malah menjegal. Monorel yang biayanya Rp 4,6 triliun bukanlah jumlah yang besar, kalau mau itu bisa diatasi oleh perbankan BUMN.

Begitu juga subway yang sudah diwacanakan satu dekade silam, sampai sekarang hanya menjadi wacana, tidak ada ketegasan kapan akan dibangun dan siapa investornya. Selalu terjadi tarik-menarik antara kepentingan ekonomi, sehingga subway ini hanya menjadi wacana.

Kini saatnya bertindak. Tak perlu lagi banyak diskusi, tak perlu lagi banyak berdebat. Segera putuskan. Dibutuhkan kesungguhan, keberanian, dan political will untuk mengurai kemacetan Jakarta. Juga dibutuhkan gubernur yang punya nyali besar. Fauzi Bowo perlu segera membuktikan keahliannya mencegah stagnasi lalu lintas Jakarta. | Republika

Kajian sudah selesai

2007-12-07T07:10:00.000-08:00

MRT Corporation
Pembentukan Mass Rapid Transit (MRT) Corporation bakal molor sampai Januari 2008. Hal itu terjadi karena terganjal ketiadaan peraturan daerah dan belum ditentukannya format perusahaan. Seharusnya perusahaan yang akan mempersiapkan pembangunan dan menjalankan pengoperasian MRT dibentuk pada akhir 2007.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Kamis di Jakarta Pusat, mengatakan, kajian pembentukan MRT Corporation sudah selesai dan tinggal menentukan personalianya. Peraturan daerah dan format perusahaan akan dibahas bersama DPRD dan diperkirakan selesai Januari.

"Saya hanya minta MRT Corporation dipimpin oleh warga negara Indonesia dan bukan orang asing. Orang asing boleh menjadi anggota perusahaan itu, tetapi WNI yang harus memimpinnya," katanya.

Apabila sudah terbentuk, MRT Corporation akan segera mulai menyusun studi kelayakan dan rancangan teknis detail pada 2008 sampai 2009. Pembangunan fisik untuk jalur MRT dari Dukuh Atas sampai Lebak Bulus akan dikerjakan pada 2010 dan siap beroperasi pada 2014.

Jalur MRT sepanjang 14 kilometer itu akan dibangun dengan dana 800 juta dollar AS. Dana pinjaman lunak berbunga 0,4 persen itu didapat dari Japan Bank for International Cooperation. (CAL/ECA) Jakarta, Kompas

Subway dimulai akhir 2008?

2007-11-15T09:29:00.000-08:00

Pagi ini di bundaran HI Gubernur Fauzi Bowo bersama SCTV melakukan tanya jawab dengan masyarakat. Pada kesempata itu disinggung bahwa proyek subway akan dimulai pada akhir tahun 2008 atau permulaan 2009.

"Ini pasti," tegasnya, "ini Gubernur yang ngomong lho.". Menjawab kekhawatiran jalur subway bakal terendam banjir, Fauzi mengungkapkan bahwa teknologi sudah memungkinkan, bahkan terowongan di bawah laut pun bisa dibuat. "Tapi ini memerlukan disiplin pengelola dan masyarakat dalam operasionalnya," ujarnya.

Pembangunan mulai 2010

2007-08-21T09:14:00.000-07:00

Jalur Lebak Bulus-Dukuh Atas Selesai Tahun 2014

Jakarta, kompas - Tahun 2007 pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan sistem angkutan cepat massal (mass rapid transit/MRT) mulai dilakukan. Ditargetkan, pembangunan konstruksi dimulai tahun 2010 dan angkutan umum semacam kereta cepat itu mulai berfungsi melayani masyarakat Jakarta pada tahun 2014.

"Selama proses pembangunan, tidak dapat dihindari jika ada gangguan transportasi dan lainnya di sepanjang jalur lokasi MRT. Kami mohon masyarakat memahami hal ini. Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin memperkecil gangguan-gangguan tersebut," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Senin (20/8).

MRT tahap awal akan dibangun sepanjang 14,3 kilometer dari Lebak Bulus ke Dukuh Atas. Jalur ini akan melalui 12 stasiun.

Sepanjang 11,2 kilometer, moda transportasi yang berkapasitas 400.000 penumpang ini melaju di atas permukaan tanah. Jalur di atas tanah melewati delapan stasiun, yaitu Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, Sisingamangaraja, dan Senayan.

Sepanjang 3,1 kilometer selanjutnya, MRT akan menembus bawah tanah, yaitu di Stasiun Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, dan Dukuh Atas.

Lebak Bulus sekaligus menjadi depo perawatan MRT. Juga akan dibangun pusat parkir kendaraan pribadi. Seluruh proses pembangunan MRT diprediksi menelan biaya Rp 8,3 triliun. Dana tersebut didapat dari pinjaman Japan Bank for International Cooperation.

Pinjaman akan dikembalikan selama 40 tahun dengan beban bunga 0,2 persen. Pembagian beban utang adalah 58 persen dibayar Pemprov DKI dan 42 persen oleh pemerintah pusat. (nel)

Subway Lebak Bulus - Dukuh Atas

2007-06-15T08:54:00.000-07:00

Perusahaan Pengelola Subway Sedang Dikaji
Pekerjaan fisik proyek MRT akan dimulai pada akhir 2008.

Pemprov DKI Jakarta sedang mengkaji pembentukan perusahaan pengelola proyek mass rapid transit (MRT) berupa kereta api bawah tanah (subway). Perusahaan pengelola operasional itu ditargetkan terbentuk awal tahun depan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, menambahkan perusahaan tersebut merupakan gabungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Unsur dari pemerintah pusat tentunya akan melibatkan PT Kereta Api Indonesia," ujar dia, Kamis (14/6). Alasannya, PT Kereta Api merupakan satu-satuya perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang transportasi dengan berbasis rel.

Sementara dari pihak pemerintah daerah, Fauzi mengatakan pihaknya sedang memikirkan perwakilan dari dinas mana yang bakal menjadi opsi terbaik untuk pemerintah daerah. Pembentukan korporasi pengelola MRT pada tahun depan sangat penting karena merupakan salah satu syarat pengucuran pinjaman. Rencananya, untuk membiayai proyek MRT di Jakarta pemeritah akan meminjam dana dari Japan Bank for International Corporation (JBIC) senilai 800 juta dolar AS atau setara dengan Rp 7,2 triliun.

Fauzi menambahkan model MRT di Jakarta kemungkinan besar mencontoh India. Alasannya pembangunan MRT di India memakan dana yang tidak melebihi anggaran. Bahkan bisa lebih efisien 10 persen. Padahal di seluruh dunia pembangunan MRT merupakan proyek besar dan selalu diakhiri dengan anggaran yang melambung.

Rencananya, setelah mendapatkan pinjaman dari JBIC, pekerjaan fisik MRT di Jakarta akan dimulai pada akhir 2008. Pekerjaan tersebut ditargetkan selesai pada 2014. ''Dalam pekerjaan fisik ini, setidaknya mampu menyerap tenaga kerja sekitar 50 ribu orang,'' ujar Fauzi.

Proyek MRT yang akan dibangun berupa subway jurusan Lebak Bulus-Dukuh Atas sepanjang 14,3 kilometer. Pada jalur Lebak Bulus-Dukuh Atas nantinya akan dibangun 12 stasiun yang terdiri atas sembilan stasiun layang dan tiga stasiun bawah tanah. Sembilan stasiun layang terdapat di Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, Sisingamangaraja, dan Senayan. Sedangkan stasiun di Bendungan Hilir, Setiabudi, dan Dukuh Atas akan dibangun di dalam terowongan bawah tanah.

Terminal Lebak Bulus rencananya akan diperluas untuk depo MRT. Untuk itu, Pemprov DKI akan membebaskan lahan di Lebak Bulus dan juga pelebaran Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Dananya sudah dialokasikan dalam APBD DKI 2007 sebesar Rp 80 miliar. Dana tersebut, ujar Fauzi, bakal dihitung dalam penyertaan modal Pemprov DKI di proyek MRT.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta yang membawahi pembangunan, Sayogo Hendrosubroto, membenarkan bahwa anggaran pembebasan lahan untuk MRT sudah dialokasikan pada APBD DKI 2007 sebesar Rp 80 miliar. Anggaran tersebut sebenarnya sudah dianggarkan pada APBD DKI 2006. Jumlahnya pun lebih besar yaitu Rp 83 miliar. ''Anggaran untuk pembebasan lahan untuk MRT memang sudah dianggarkan pada APBD tahun lalu,'' n ind [Republika]

Fakta Angka: Rp 7,2 Triliun, Dana pinjaman dari JBIC untuk pembiayaan subway

Pembebasan Lahan

2007-06-14T15:23:00.000-07:00

beritajakarta.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mulai membebaskan lahan untuk pembangunan mass rapid transit (MRT) atau subway pada tahun 2007 ini. “Pembebasan lahan dilakukan Pemda dan nantinya diperhitungkan sebagai bagian dari investasi di dalam korporasi itu,” jelas Wakil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo kepada wartawan, Kamis (14/6).

Pada bulan Juni 2007 ini, kata Fauzi Bowo. Pihak korporasi menyelesaikan beberapa rapat diantaranya pembahasan yang penting yaitu progres pembentukan korporasi untuk mengelola proyek finalisasi dari operasionlisasi dari proyek tersebut.
“Kita targetkan pembangunan konstruksi jalur subway dimulai pada tahun 2008 dan ditargetkan sudah beroperasi tahun 2014 dengan menelan anggaran sebesar US$ 800 juta,” ujar Fauzi Bowo.
Mantan Sekda DKI Jakarta ini mengungkapkan, pada tahap awal jalur subway ini akan dibangun sepanjang tujuh kilometer, yaitu mulai dari Lebak Bulus, Fatmawati, Ratu Plaza, kemudian melalui jalur bawah tanah sampai dengan Dukuh Atas.
Sedangkan, tahap kedua akan dilanjutkan ke arah utara yaitu mulai dari Dukuh Atas, Jl MH Thamrin, Jl Merdeka Barat, Harmoni. Selanjutnya melalui jalur atas kali Ciliwung menuju ke Stasiun Kota.
Dana pembangunannya, kata dia, merupakan pinjaman dari Japan Bank for International Cooporation (JBIC), dimana penyertaan dana dari JBIC ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan nota kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pihak JBIC yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Tokyo pada 26 November 2006.
Sedangkan proses pengembaliannya, lanjut Fauzi Bowo, pemerintah pusat mendapat tanggung jawab sebesar 48 persen dan Pemprov DKI Jakarta sebesar 52 persen. [wawan]

Tatakota amburadul

2007-05-19T15:29:00.000-07:00

Penataan Kota Amburadul, Warga Rugi

Oleh Neli Triana | Kompas

Setiap tahun, Jakarta dihujani bencana. Banjir kini tidak lagi menggenangi Ibu Kota sekali setahun, tetapi terjadi hingga dua-tiga kali. Berikutnya, masyarakat dipaksa menuai wabah penyakit, kerugian ekonomi, dan dampak negatif lainnya.

Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) DKI Jakarta menunjukkan, masyarakat menanggung kerugian akibat banjir sebesar Rp 95 miliar per hari. Jumlah itu jauh lebih tinggi dari anggaran penanggulangan banjir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hanya Rp 500 miliar per tahun.

Berdasarkan data dari Walhi dan Bapedal DKI Jakarta, dalam beberapa tahun terakhir, bahkan hingga dua kali setahun, masyarakat harus bersiap kehilangan akses bekerja, terganggu kesehatan, gangguan kenyamanan, kerusakan fisik bangunan, dan perbaikan rumah.

Sesuai dengan data yang diperoleh Kompas dari warga yang menjadi korban banjir awal Februari 2007, sebanyak 370.167 kepala keluarga yang tinggal di 514 RW di Jakarta harus menanggung kerugian sebesar Rp 92.541.689.017 per hari. Semakin sering banjir datang, angka kerugian ini dipastikan terus merangkak.

Banjir hanya satu dari sekian banyak masalah yang dihadapi Jakarta dan kawasan di sekitarnya, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, yang disebabkan kerusakan lingkungan. Permasalahan ini menuntut perhatian penuh, semacam utang yang harus segera dilunasi, kalau tidak bakal terus berbunga dan makin membengkak kerusakannya ataupun dampaknya.

Kemiskinan

Menurut pengamat perkotaan dari Program Studi Lingkungan Pascasarjana Universitas Indonesia, Bianpoen, masalah-masalah paling mendesak yang dihadapi masyarakat serta Pemprov DKI Jakarta adalah kemiskinan, kesenjangan sosial, banjir, kemacetan lalu lintas, dan sampah.

"Semua masalah tersebut menumpuk bertahun-tahun dan berkembang lebih buruk jauh dari penyelesaian. Dalam menghadapi masalah tersebut, kemampuan aparat pemerintah dipastikan belum siap meski perangkat hukum dan pembiayaan sebenarnya mencukupi," kata Bianpoen yang hadir sebagai pembicara dalam diskusi terbatas Kompas, "Mencari Administrator Ulung untuk Duduk di Merdeka Selatan", Kamis (12/4).

Saat ini, kerusakan lingkungan parah menjangkiti Jakarta, baik di darat, sungai, laut, maupun udara. Mantan Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirja dalam diskusi tersebut mengungkapkan, pembangunan Jakarta dan sekitarnya sejak berpuluh tahun silam selalu amburadul.

Masalah terus dituai, dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun, Bianpoen menimpali, hingga kini belum ada satu program pun dari pemimpin DKI sejak tahun 1970-an yang mampu mengurangi beban tersebut, apalagi menelurkan program rehabilitasi lingkungan yang signifikan.

"Jakarta dialiri 13 sungai yang kondisinya dari waktu ke waktu memprihatinkan. Banjir yang katanya siklus lima tahunan terbukti makin besar dan buruk kondisinya. Hal ini karena kita tidak mampu bersahabat dengan lingkungan. Akibatnya, meski pembangunan dilakukan di mana-mana, kita masih miskin dan makin terpuruk," kata Surjadi.

Tak ada kesinambungan

Menurut Surjadi, pada tahun 1990-an awal, daerah resapan atau daerah hijau di Jakarta dan sekitarnya tinggal 17 persen, padahal secara teoretis seharusnya mencapai 33 persen. Saat ini diyakini lahan hijau makin sempit lagi.

Hanya untuk menyelesaikan masalah makin sempitnya lahan hijau, setiap periode pemerintahan gubernur DKI Jakarta tercacat puluhan miliar rupiah dana yang dianggarkan, tetapi kenyataannya semua program boleh dikatakan gagal.

Mantan gubernur ini mengakui kondisi tersebut terjadi karena tidak ada kesinambungan program antargubernur. Karena itu, kata Surjadi, DKI memerlukan pemimpin berjiwa besar yang mau dan mampu menghargai pendahulunya, minimal mengadopsi, meneruskan, serta memperbaiki program-program yang sebelumnya sehingga ada kesinambungan pembangunan di Jakarta, khususnya terkait program rehabilitasi lingkungan.

Hingga kini belum ada program Pemprov DKI yang mampu mengatasi banjir, apalagi mengatasi kerusakan lingkungan yang mengakibatkan banjir. Banjir Kanal Barat (BKB), misalnya, adalah produk masa lalu yang dibuat pada masa penjajahan Belanda untuk mengantisipasi pembukaan hutan di kawasan Bogor menjadi areal perkebunan teh.

Pada era tahun 2000-an ini, pemerintah bahkan masih jungkir balik menentukan program penanggulangan yang pas. Terbukti proyek Banjir Kanal Timur (BKT) yang masih jadi polemik dan diselimuti beragam masalah.

"Yang paling mendasar kesalahannya adalah penataan ruang di DKI dan sekitarnya. Yang ditangani sampai sekarang itu hanya apa yang terlihat dari luar saja. Seperti orang sakit panas diberi aspirin, tetapi tidak dilihat penyebab penyakit itu," kata Bianpoen.

Bianpoen mencontohkan, menghadapi kemacetan lalu lintas, pemerintah cenderung mengatasinya dengan pelebaran jalan, jembatan layang dan jalan bawah tanah, atau juga jalan tol.

Padahal, untuk membangun jalan, jalan tol misalnya, ribuan hektar lahan hijau harus dipangkas. Daratan ditinggikan agar terhindar banjir. Padahal, ini berarti mengalihkan banjir ke lokasi lain, dan ini biasanya cenderung ke kawasan permukiman masyarakat kelas menengah ke bawah.

Perubahan peruntukan kawasan

Kesalahan fatal lain di Jakarta adalah kekurangan transportasi umum yang memadai. Ini diatasi dengan penyediaan bus transjakarta dan jalur khususnya (busway) yang menyita sepertiga hingga separuh badan jalan. Transportasi umum ini diadopsi dari kota kecil di Amerika Selatan, Bogota, yang penduduknya hanya 1 juta lebih.

Padahal, dari segi jumlah penduduk, Jakarta setaraf dengan Moskwa, Paris, Shanghai, Tokyo, dan New York. Di semua kota metropolitan itu, sejak awal diterapkan sistem transportasi umum berupa mass rapid transport (MRT), kereta api bawah tanah (subway) dan di atas tanah.

Transjakarta terbukti hanya menambah kemacetan yang memicu meningkatnya polusi udara, konflik sosial, serta meminta kucuran dana ratusan miliar rupiah hanya untuk mengangkut segelintir orang dibandingkan dengan total delapan juta penduduk Jakarta.

Tidak hanya tentang transjakarta dan jalur khususnya, pembangunan yang tidak ramah lingkungan juga terus dilakukan di Jakarta. Pada tahun 1992-1997, Pemprov Jakarta berhasil menanam 4.800.000 pohon, tetapi semua itu kini tergerus.

Kawasan Kelapa Gading yang dahulu berupa rawa-rawa dan berstatus sebagai daerah tangkapan air justru disulap menjadi kawasan permukiman serta perbelanjaan mewah. Di Cibubur kasus serupa terjadi, yaitu adanya Cibubur Junction, dan di daerah Serpong dengan adanya Serpong Junction.

Kawasan yang seharusnya menjadi tampungan air dan mengayomi masyarakat Jakarta dari kekurangan air bersih serta menjadi daerah hijau pendaur ulang polusi udara ironisnya kini menjadi kubangan besar di kala musim hujan. Warga pun mengungsi di bangunan-bangunan mewah di kawasan tersebut yang telah ditinggikan hingga lima meter.

Pembangunan yang tidak memerhatikan lingkungan dan masyarakat tercermin pula dalam program pembangunan 1.000 rumah susun.

Beberapa lokasi proyek, studi ketersediaan air, transportasi, serta fasilitas umum bagi ribuan orang yang bakal tinggal dalam rusun atau apartemen hanya dibuat ala kadarnya. Dikhawatirkan, ketika sudah menjadi hunian, rusun yang ditujukan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah itu justru memicu permasalahan atau tragedi kemanusiaan.

Tidak heran jika semakin hari semakin banyak kasus kriminalitas di DKI Jakarta. Namun, jika dicermati, kriminalitas sebagian besar justru tidak terjadi di perkampungan kumuh, tetapi di daerah-daerah kaya yang menandai kejahatan hampir semuanya bermotif ekonomi. Kemiskinan dan kesenjangan sosial adalah pemicunya.

Jadi, kalau berniat mengatasi tingginya kriminalitas dan kemiskinan bukan menambah atau mencetak polisi-polisi baru atau bahkan membentuk satuan tugas pengamanan baru yang justru seakan menjadi pelegalan para preman. Kriminalitas dan kemiskinan bukan diatasi dengan penggusuran.

Pembentukan Konsorsium

2007-04-19T16:01:00.000-07:00

DKI Tidak Dilibatkan Pembentukan Konsorsium Subway
Rabu, 19 April 2006 | 03:34 WIB

TEMPO Interaktif - Pemerintah DKI Jakarta merasa tidak diajak berbicara oleh pemerintah pusat dalam pembentukan konsorsium untuk pembangunan sistem transportasi subway Jakarta Metro System (JMS).

"Soal pembentukan konsorsium, kita enggak diajak ngomong. Terus terang, kita tidak tahu subway mau dibangun di mana," kata Wakil Gubernur DKI Fauzi Bowo kepada wartawan di Balai Kota, kemarin.

Hal tersebut disampaikan Fauzi karena sebelumnya pihaknya tidak tahu-menahu kalau akan dibentuk konsorsium tersebut. Ia menambahkan, jika subway itu akan dibangun di wilayah Jakarta, maka seharusnya pemerintah pusat membicarakan pembentukan konsorsium ini kepada Pemerintah DKI. "Soalnya, kalau mau gali di bawah rumah orang, kan harus bilang dulu sama yang punya rumah," ujarnya.

Menurut dia, pada saat loan agreement dengan Pemerintah Jepang, Pemerintah DKI menanggung 58 persen pembiayaan untuk proyek pembangunan subway. "Jadi, lebih besar dari pemerintah pusat," katanya.

Meski demikian, Fauzi menyatakan dirinya menyetujui pembentukan konsorsium itu. Ia berharap konsorsium itu mempunyai jalan yang baik untuk membangun subway di Jakarta. Pasalnya, subway merupakan salah satu kebutuhan transportasi yang saat ini dibutuhkan di Jakarta.

Sebelumnya, 15 perusahaan BUMN dan swasta nasional melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk membentuk konsorsium yang ikut serta dalam pembangunan sistem transportasi subway JMS. [andri setyawan]

Build attitudes, not just sophisticated transportation

2007-02-20T15:52:00.000-08:00

The Jakarta Post

Nothing short of visionary is how one would describe the master plan for Jakarta's integrated transportation system: the busway, the monorail, the subway, inner-city trains, river transportation and the regular bus routes as support.
Optimists say it is a matter of time. Pessimists scoff at it as a pipe dream.

In terms of technology and resources, this vision is more than plausible. Now that the Jakarta administration is an autonomous authority, it has the political weight to implement such a grandiose, but needed, project.

There is no question this metropolis requires a modern, efficient and environmentally friendly Mass Rapid Transport system.
Of the estimated 29.1 million people who commute into Jakarta daily, more than half use some form of public transportation.

Jakarta can no longer rely on the dysfunctional network of shabby public buses, pollution discharging mini buses and the tin-can-on-wheels mini vans that pack a dozen passengers into a single square meter.
If the rights of public bus passengers were high on the agenda of groups like Amnesty International, then an international tribunal would surely have been convened.

Passengers are treated worse than sardines as they are inhumanely crammed and driven on a route as smooth as the Paris-Dakar rally.
At least with the sardines the fish were dead.
No wonder people will go to any extreme to have their own vehicle.

There are now more than 6.5 million registered vehicles in the capital, about 23 percent of which are cars and 51 percent motorcycles.
Road capacity cannot keep pace with the demands of drivers. The total length of roads -- which stands at 7.6 million kilometers at present -- increases by 1 percent a year on average, while the average annual growth of the motor vehicle fleet in the city is 9 percent.
Though it may not be pleasing to car dealerships, many are hopeful the introduction of an MRT will lessen our dependence on private vehicles.

At present, the motto of Jakarta's transportation system seems to be "Unsafe, unhealthy, uncomfortable and impractical ... But it works."
There is no reason to think the vision cannot be realized and the motto altered to "Safe, comfy, reliable ... And it works even better."
But the construction of MRT infrastructure may not be the biggest challenge in making Jakarta's congested streets more user-friendly.

The deficiencies of the public transportation system certainly make life tough for commuters, but it is excessive selfishness and overbearing thoughtlessness that make Jakarta's roads a pain to navigate in the first place.
Judging by the traffic, any laymen might conclude that half the problems on the road are caused by indisciplined bus, car and motorcycle drivers.

The introduction of an MRT will not rectify embedded recalcitrance.
Buses stop wherever and whenever they please. Bus stops -- when there is one -- are nothing but shelters for cigarette kiosks.
Motorcyclists do not know how to use their breaks. Car drivers' personal margin for error is seized upon by motorcyclists as an opportunity to overtake at all costs.
Motorcyclists are comforted by the proverbial law of the streets: The driver of a car that hits a motorcycle is always at fault, irrespective of the motorcyclists' recklessness.
Car drivers aren't saints either. Many probably have never passed a driver's license exam.

This lack of decorum extends also to public transportation users. Buses become battlegrounds, with people elbowing their way in, even before the vehicle stops.
Passengers don't have the courtesy to wait for those trying to get off the bus before boarding.
It does not help either when passengers get irritated and start banging on the bus when it doesn't stop immediately when they want to get off.

The busway has been relatively successful in teaching passengers some manners, but even that requires dozens of guards, to make sure people stay in line.
It seems that just about everybody needs reeducation in basic manners and etiquette in public and on the roads, starting with our young.
Police should not only reinforce traffic regulations but promote road safety, from high school level if necessary.
Just because someone knows how to turn the ignition key to the "on" position and step on the brakes does not mean they should be allowed on the road.

Finally, we should also seek to recalibrate our approach to life. Often cars are used for the express purpose of showing off, rather than transportation.
It has gotten to the point that people are so accustomed to air conditioning, they refuse to expose themselves to the elements for more than five minutes.
Just look at hotel or mall parking lots and see how drivers are ready to spend countless minutes going round and round near a lobby entrance waiting for an open parking spot rather than walking an additional 20 meters to where a free one is available.

Even with the MRT infrastructure in place, without a change in attitude, the vision of a bustling yet orderly Jakarta will remain a pipe dream.

-- Meidyatama Suryodiningrat

Subway akan dibangun 2007

2006-11-17T15:19:00.000-08:00

Beritajakarta.com - Keinginan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun subway sebagai salah satu moda angkutan massal di ibukota selain busway dan monorel akan segera terwujud. Pasalnya, anggaran untuk pembebasan lahan proyek subway itu telah diusulkan Pemprov DKI dalam rancangan APBD 2007 dan saat ini tengah dibahas oleh Panitia Anggaran (Panggar) DPRD DKI sebesar Rp 80 miliar.

"Kami masih mempelajari alokasi anggaran itu," kata anggota panitia anggaran DPRD DKI Muhammad Nakoem AR, Jumat (17/11).
Secara terpisah Wakil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, untuk segera merelealisasikan pembangunan subway tersebut, rencananya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan ke Tokyo pada 26 November 2006 mendatang untuk menandatangani beberapa perjanjian di antaranya masalah loan agreement subway.
"Yang tanda tangani tentunya bukan presiden tapi Menteri Keuangan atas nama pemerintah RI dan Japan Bank International Coorporation (JBIC)," kata Fauzi Bowo.
Fauzi menjelaskan, di dalam loan agreement itu akan ada kewajiban untuk dua hak yaitu mengenai finance design dari subway itu sendiri dan set up organisasi yang design-nya itu koordinasinya ada pada Departemen Perhubungan, Dirjen Perkeretaapian, dan set up organisasi ada pada Pemprov DKI.
Sementara itu, kata Fauzi Bowo untuk alokasi anggaran, mayoritas merupakan anggaran dari pinjaman dari luar negeri.
"Dari seluruh proyek yang bernilai 800 juta US $, 85 persennya akan dibiayai dari loan, 15 persen dari equity yaitu modal apa yang kita miliki. Kewajiban equity yang harus kita selesaikan adalah pembebasan tanah untuk proyek subway," jelas Fauzi.
Fauzi menambahkan, untuk saat ini, Pemprov DKI tengah memprogramkan masalah pembebasan tanah untuk pembangunan stasiun seperti untuk stasiun akhir yang pertama di Lebak Bulus.
Kemudian secara bertahap, lanjut Fauzi Bowo, Pemprov DKI juga akan membebaskan lahan utuk pembanguan stasiun subway di Fatmawati. "Jadi itulah yang menjadi kewajiban kita," katanya.
Lebih lanjut Fauzi mengatakan, di dalam studi kelayakan pembangunan subway semua rencana sudah ada sampai rinci. "Yang belum ada cuma Technical Detail Study dan akan segera dibuat secepatnya," tambahnya.
"Jika semuanya telah selesai maka pada 2007 akan mulai dilaksanakan konstruksi pembangunannya. Tapi kalau tidak bisa ya tahun 2008," tukasnya. [wawan]

Menengok "Subway" di Mexico City

2006-10-09T05:53:00.000-07:00

Pascal S Bin Saju

Kompas | Cerita seorang rekan di Bogota, Kolombia, tentang polusi di Kota Meksiko cukup menakutkan. "Mexico City termasuk salah satu kota terpolusi di dunia. Bahkan, mata akan segera terasa perih begitu pesawat yang Anda tumpangi berada dekat di atas kota itu," katanya.
Ibu kota Estados Unidos Mexicanas (Negara Kesatuan Meksiko) itu ternyata tidak seperti yang digambarkan rekan tadi. Seantero kota dapat dipandang jelas dari udara, bersih dan cerah, secerah udara Jakarta pada hari libur panjang.

Kota yang terletak pada ketinggian 2.240 meter di atas permukaan laut itu terangkai dalam studi banding kami tentang transportasi kota berkelanjutan setelah Bogota. Di sini ada jalur khusus Metrobus. Kami juga menyusuri jalur khusus sepeda yang ada di pusat kota.

Jalur khusus bus (busway) di sini jauh ketinggalan dari Bogota karena hanya memiliki satu koridor dengan panjang 19,4 kilometer. Begitu juga dengan jalur sepedanya. Fasilitas terminal busway, dan haltenya bahkan ketinggalan dari transjakarta.

Misalnya, konstruksi halte Metrobus dibuat terbuka. Jika hari hujan, sebagian ruang tunggu bisa kemasukan air. Calon penumpang, atau penumpang tidak nyaman berdiri di pintu. Jalur sepedanya sepi, dan lebih banyak difungsikan untuk pejalan kaki.

Sekalipun demikian, dengan hanya satu koridor saja, tersedia 97 unit Metrobus yang mampu mengangkut 251.000 penumpang setiap harinya. Bandingkan transjakarta dengan 159 bus di tiga koridor sekarang hanya mampu mengangkut sekitar 120.000 orang per hari.

Pembangunan busway Metrobus tetap terkoneksi dengan jalur-jalur angkutan publik lainnya, serta pedestrian dan jalur sepeda. Tidak heran, dari total 20,1 juta orang yang hilir mudik setiap harinya, 82 persennya bepergian dengan angkutan publik.

Perhatian kami di Mexico City bukan busway, jalur sepeda dan pedestrian, melainkan jalur kereta cepat massal (subway) Metro. Subway yang beroperasi sejak 4 September 1969 atau 37 tahun silam telah menjadi tulang punggung transportasi kota itu.

Kini, dengan 338 kereta di 11 lintasan (line) sepanjang total 201,7 kilometer jalur ganda (double track), Metro mengangkut 4,2 juta orang per hari ke 175 stasiun kota. Itu belum termasuk lintasan light rail antara Tasquena-Embarcadero di bagian selatan kota.

Seluruh 11 lintasan itu menggunakan kereta roda karet seperti di beberapa lintasan yang sama di Paris, Montreal, dan Santiago de Chile. Hanya lintasan ke-10 atau lintasan A yang sudah menggunakan roda besi.

Hal yang sungguh mencengangkan, daya angkutnya mampu mencairkan 14 persen dari total kepadatan arus 20,1 juta orang yang bepergian di kota itu per harinya. Metro kini dibanggakan sebagai sebuah solusi tepat untuk angkutan publik di kota itu.

Stasiun induk Pantilan merupakan stasiun transfer terbesar di dunia. Pantilan menjadi muara dari sejumlah lintasan lain seperti Observatorio (line 1), Politecnico (line 5), Patriotismo (line 9), La Paz (line A) dan menjadi terminal akhir dari ratusan rute bus kota dan antarkota di Meksiko.
Ada yang menarik untuk dicermati dalam subway Metro ini. Investasi untuk pembangunan seluruh infrastrukturnya mahal, 70 juta dollar AS atau setara Rp 630 miliar (kurs Rp 9.000) per km. Meski mahal, keputusan untuk membangunnya tetap diambil.

Sekilas termasuk mahal, namun sistem subway Metro ini ternyata paling murah di seluruh dunia dan harga tiketnya dua peso, atau setara Rp 2.100. Tarif normal memang enam peso, tetapi empat peso disubsidi pemerintah kota.

Bandingkan biaya pembangunan subway yang direncanakan di lintasan Blok M-Kota sekitar Rp 800 miliar per km. Jika saja lintasan ini jadi dibangun di sepanjang 30 kilometer, hampir pasti akan menelan Rp 24 triliun.

Dilematis

Margarita Rodriquez-Marpica Cool, salah satu direktur Metro menjelaskan, pilihan membangun subway pada awalnya memang dilematis. Sebagai salah satu kota besar dunia, dengan jumlah warga metropolitan 17,9 juta jiwa (Jakarta 9,5 juta jiwa), arus lalu lintas menyesakkan kota. Di satu sisi, biaya yang dibutuhkan mahal.

Katanya, membiarkan Meksiko mengalami kematian arus lalu lintas atau terus berupaya membangun subway karena memang uang mudah dicari. Dengan berbagai pertimbangan demi kemajuan kota dan aksesibilitas publik, pilihannya ialah harus membangun subway.

Agar tidak mahal, subway juga dibangun di permukaan tanah. Dengan itu subway Metro tidak identik dengan kereta bawah tanah. Dari sekitar 201,7 kilometer yang sudah terbangun, sekitar 14 persen berada di permukaan tanah.

Lintasan subway pertama dibangun 12,660 km antara Zaragoza di timur dan Chapultepec di barat kota dilengkapi 16 stasiun. Pilihan itu dilakukan karena sistem angkutan dengan bus kota sudah tidak memadai untuk mengurai kemacetan kota. "Itulah awal dari solusi terbarukan untuk angkutan publik," jelas Margarita.

Semula, dengan membangun 42 km jalur subway (fase pertama hingga tahun 1975), diprediksikan cukup untuk melayani 11 juta penduduk megapolis. Ternyata, pada saat itu dua kereta terlibat tabrakan di stasiun Viaducto karena faktor kelalaian manusia. Setelah seluruh sistem dibenahi, sejak itu tidak pernah ada lagi kecelakaan kereta.

Mulai tahun 1977, Master Plan Metro pun disusun. Pemerintah Meksiko berencana membangun jaringan sejauh 315 kilometer hingga pada tahun 2015 dan diproyeksikan untuk 15 lintasan atau rute, yang bisa juga menjangkau pinggiran kota.

Kini, warga Mexico City bergantung pada subway Metro. Meski Pemerintah Mexico City pada November 2000 mengumumkan, bahwa takkan ada lagi lintasan baru dalam dua tahun berikutnya, atas desakan publik kini lintasan ke-12, antara Mixcoa (line 7)-Constitucion de 1917 (line 8) pun dibangun.

Tingkat pelayanan Metro pun amat memuaskan. Waktu layanannya pun cepat, setiap 2-3 menit selalu ada kereta yang datang ke setiap stasiun, dan pada jam sibuk (pagi dan sore), orang hanya membutuhkan 10-15 menit untuk menanti kereta tiba di stasiun, seperti yang kami alami ketika mencoba di lintasan Candelaria-Salto del Agua.

Naik kereta Metro pun terasa nyaman. Meski duduk atau berdiri berdesak-desakan di dalam kereta, saking nyamannya, kaum ibu dan gadis di Mexico City suka sekali berdandan di dalam kereta tanpa memedulikan orang-orang sekitarnya.

Selain busway dan monorel, Jakarta juga memang sudah saatnya merencanakan pembangunan subway. Atau mengefektifkan kembali seluruh jaringan kereta yang ada di dalam kota untuk dipadukan dengan angkutan publik lainnya.

Perusahaan Daerah masuk konsorsium

2006-04-25T15:59:00.000-07:00

Sutiyoso Usul Perusahaan Daerah Masuk Konsorsium Subway
Selasa, 25 April 2006 | 03:03 WIB

TEMPO Interaktif - Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengusulkan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta dimasukkan dalam konsorsium Jakarta Metro Sistem (JMS).

Konsorsium itu ditunjuk pemerintah pusat untuk mewujudkan proyek subway di Jakarta. “Wajar saja, kita punya BUMD yang punya core business terkait dan dana memadai,” katanya di Balai Kota, kemarin.

Menurut Sutiyoso, salah satu BUMD DKI yang pantas masuk konsorsium subway adalah Jakarta Propertindo. BUMD ini dinilai memiliki kemampuan usaha di bidang pembangunan konstruksi dan dana yang cukup.

Sutiyoso menjelaskan, pihaknya perlu dilibatkan karena dalam perjanjian pembangunan subway, saham milik Jakarta lebih besar dari pada pusat. Saham pemerintah DKI sebanyak 52 persen, dan sisanya dipegang pemerintah pusat. “Kita pasti komplain,” dia menegaskan sikap Pemerintah Jakarta perihal tidak dilibatkannya dalam konsorsium subway.

Sutiyoso juga meminta jaminan pemerintah pusat agar subway dapat dibangun tepat waktu dan sesuai dengan program transportasi makro Pemerintah Jakarta. “Harus bertanggung jawab, kita sudah membatalkan Jepang, pinjaman yang sangat lunak dan sulit didapat itu,” katanya.[harun mahbub]

Jepang: tahun ini rampung

2006-01-20T15:35:00.000-08:00

Rencana Kerjasama Pembangunan Subway Diharapkan Rampung Tahun Ini

Kompas - Pembahasan rencana kerjasama Indonesia dan Jepang untuk membangunan subway di Jakarta diharapkan rampung tahun ini sehingga tahun 2008 pembangunan bisa mulai dikerjakan.

"Program tersebut masih dalam pembicaraan tapi kami harap akan selesai pada 2006 ini sehingga dua tahun lagi dapat mulai proses pembangunannya," kata Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yutaka Imura, di Jakarta, Jumat.

Subway itu rencanya akan menghubungkan sejumlah tempat di Jakarta dan sekitarnya seperti Depok-Lebak Bulus-Dukuh Atas. Menurut Imura, program pembangunan subway yang rencananya akan berjalan pada 2008-2013 itu diharapkan tidak menggangu arus lalu lintas. "Untuk itu diperlukan sosialisasi optimal dan pemikiran yang matang," katanya.

Program tersebut akan didanai pinjaman dari Jepang (Yen Loan) kategori Special Term For Economic Partership (STEP), yakni pinjaman dengan kisaran suku bunga 0.3-0,4 persen per tahun, jangka waktu pengembalian 30-40 tahun dan Grace Period 10 tahun. Menurut rencana, proporsi pendanaan untuk pembangunan subway dengan teknologi Jepang itu, 85 persen dari Yen Loan dan 15 persen dari pemerintah Indonesia.

"Jepang mengalokasikan 85 miliar yen untuk program tersebut melalui Yen Loan," katanya.

Sekalipun masih dalam proses pembicaraan, Imura berharap keberadaan subway bisa mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Program itu menurut dia sedikit banyak akan berkiblat pada Mass Rapid Transportation (MRT) di Jepang.

Selain rencana pembangunan subway ia juga mengatakan, pemerintah Jepang juga mempunyai program pembangunan jalan raya dari kawasan Tanjung Priok ke kawasan industri yang juga didanai Yen Loan. "Fasilitas pelabuhan Tanjung Priok sedikit tertinggal dibandingkan pelabuhan di Malaysia misalnya, oleh karena itu kami mencoba mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan fasilitas mengingat Tanjung Priok adalah pelabuhan yang penting," ujarnya.

Kunjungan Wapres
Pada ksesempatan itu, Imura juga menyinggung agenda kunjungan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ke Jepang pada 22-26 Januari 2006. Menurut dia, Wapres dijadwalkan bertemu dengan Sekjen LDP (Partai Politik terbesar di Jepang. Red) Sutomo Takebe, Menlu Jepang Taro Aso, Asiosiasi Pengusaha Nippon Keidaren dan Perdana Menteri Jepang.

"Agenda pembicaraan mungkin akan lebih banyak berkisar pada peningkatan hubungan bilateral, promosi untuk menarik investasi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan ekonomi," katanya.

Imura juga mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait Laporan Kinerja Join Forum on Investement antara Jepang dan Indonesia. "Ada empat kelompok kerja yang akan memberikan laporan yaitu pajak, tenaga kerja, infrastruktur, dan daya saing," katanya. [Sumber: Ant Penulis: Egi]

Aturan Pembebasan Tanah

2005-11-18T15:56:00.000-08:00

Aturan Pembebasan Tanah untuk Umum Digunakan Dalam Proyek Subway
Jum'at, 18 November 2005 | 18:26 WIB

TEMPO Interaktif - Gubernur DKI Sutiyoso menyatakan, pemerintah akan menggunakan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum jika pemilik tanah yang terkena proyek subway tidak bersedia dibayar dengan ganti rugi.

"Proyek untuk kepentingan orang banyak jangan sampai gagal karena satu atau dua orang," kata dia di Balaikota, Jumat (18/11).

Sutiyoso mengatakan bahwa tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan subway pada awal 2006 tidak banyak. Alasannya, jaringan subway yang di atas tanah melewati sungai dan jalan.

Penggunaan Peraturan Presiden, kata dia, merupakan upaya akhir karena pemerintah DKI berjanji akan menyelesaikan pembebasan tanah secara baik-baik. Sutiyoso meminta agar masyarakat sadar bahwa pembebasan tanah dilakukan guna memperoleh manfaat yang lebih besar demi kepentingan umum. "Pembebasan tidak akan merugikan masyarakat," janjinya.

Pembangunan konstruksi subway jurusan Lebak Bulus-Kota akan dilakukan oleh pemerintah pusat pada Desember 2006. Proyek ini dibiayai dengan pinjaman lunak sebesar Rp 7 triliun dari Jepang dengan masa pengembalian 30-40 tahun.

Pada fase pertama, akan dibangun lintasan subway sepanjang 14,3 kilometer dengan depo di Lebak Bulus. Pada jalur Lebak Bulus-Dukuh Atas ini akan dibangun 12 stasiun, yang terdiri atas sembilan stasiun layang dan tiga stasiun bawah tanah.

Sembilan stasiun layang itu adalah Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, Sisingamangaraja, Senayan dan Istora. Sementara stasiun Bendungan Hilir, Setiabudi dan Dukuh Atas akan dibangun di dalam terowongan.

Subway Lebak Bulus-Kota akan dioperasikan dengan kecepatan 32 kilometer per jam, dengan waktu tempuh 26 menit. Kapasitas penumpang 33 ribu penumpang per jam tiap arah. Diharapkan, subway dapat memenuhi kebutuhan pada 2009 yang akan mencapai 322.400 penumpang per hari dan 440.700 penumpang tiap harinya pada 2015. [Badriah/Harun Mahbub Billah]

Mulai dibangun 2006

2005-11-17T15:51:00.000-08:00

Subway di Jakarta Mulai Dibangun 2006
Kamis, 17 November 2005 | 18:20 WIB

TEMPO Interaktif - Tiga lahan akan dibebaskan pada 2006 untuk pembangunan konstruksi subway jurusan Blok M-Kota. Lahan yang akan dibebaskan di sekitar terminal Lebak Bulus, Jl. TB. Simatupang, dan Jl. Fatmawati Raya. "DKI kebagian peran membebaskan lahan," ujar Gubernur DKI Sutiyoso di Balaikota, Rabu (17/11).

Menurut Sutiyoso pembangunan subway akan dilakukan oleh pemerintah pusat, cetak birunya sudah ada di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. "Pembangunan fisik bisa dimulai tahun depan dengan dana lunak dari Jepang," ujarnya.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2006, Pemerintah Provinsi DKI menganggarkan Rp 135 miliar untuk pembangunan subway meliputi manajemen lalu lintas, prakonstruksi, serta pembebasan tiga lahan dan penyempurnaan jalan-jalan alternatif prakonstruksi.

Untuk jembatan layang dan jembatan bawah tanah pada 2006 anggarannya Rp 166 miliar. Untuk empat koridor busway alokasi anggarannya Rp 876,7 miliar.

Pemerintah DKI juga menganggarkan pembangunan bidang sarana dan prasarana kota sebesar Rp 4,58 triliun, antara lain untuk pembangunan busway dan sarana penunjangnya koridor IV,V,VI dan VII dan penyelesaian jembatan layang Roxy.

Kepala Dinas Perhubungan DKI, Nurrachman mengatakan akan melakukan manajemen lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi atau manajemen situasional. "Alternatif lalu lintas mungkin di timur Jakarta," kata dia. [Badriah/Harun Mahbub Billah]

Tidak direkomendasi

2005-04-01T15:47:00.000-08:00

Dewan Transportasi : Tak Rekomendasi Monorel dan Subway
Jum'at, 01 April 2005 | 16:14 WIB

TEMPO Interaktif - Anggota dewan transportasi kota (DTK) Andi Rahmah menilai, pembangunan subway dan monorel di Jakarta tidak akan seefektif busway. Karena, biaya investasi dan operasional keduanya memakan dana yang sangat besar. "Biaya investasi monorel mencapai US$ 650 juta. Padahal, panjangnya hanya sekitar 27,8 kilometer, "kata Rahmah usai bertemu gubernur DKI Jakarta di Balaikota Jakarta, Jum\'at (1/4).

Sedangkan proyek koridor I busway Blok M-Kota sepanjang 12,9 kilometer hanya menyerap biaya sekitar Rp 240 miliar atau tidak lebih dari US$ 20 juta. Andi juga mempertanyakan alasan monorel yang bisa mengurangi kemacetan. Menurutnya, orang yang berkendaraan pribadi belum tentu mau naik monorel jika jarak yang mereka tempuh sangat pendek, dan itu tidak akan mengurangi kemacetan.

Tarif yang mahal mengakibatkan masyarakat ekonomi lemah enggan berpindah dari angkutan umum. "Ketika jumlah penumpang tidak terpenuhi, maka ditutup dengan subsidi," katanya. Seharusnya, subsidi diberikan untuk masyarakat dalam bentuk pendidikan dan kesehatan. "Masa uang itu dikasih ke pengusaha. tidak fair kan," katanya.

Subway juga dinilai memerlukan biaya yang sangat besar. Contoh, di Bogota, Colombia, pembangunan satu kilometer subway menelan biaya yang setara dengan 35 kilometer busway. "Di Indonesia lebih panjang lagi," kata Rahmah.

Untuk menyelesaikan problematika pola transportasi makro di Jakarta, Andi Rahmah mengusulkan agar dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) membuat peraturan daerah (perda) tentang pola transportasi makro. Tujuannya, agar pergantian gubernur tidak mempengaruhi kebijakan transportasi yang ada. Jika gubernur ganti, "Kebijakan yang sudah ada tidak diteruskan. Itu bahaya, " katanya.

Bentuk Perda ini, mirip dengan Perda tentang rencana tata ruang wilayah. Alasannya, pada perda tentang transportasi yang telah ada saat ini, pengaturan tentang pola transportasi makro sangat kecil. "Itu hanya satu baris. Enggak jelas," kata Rahmah. [Ewo Raswa]

Dukungan Presiden

2004-12-13T15:41:00.000-08:00

Presiden Dukung Pembangunan Subway dan Perumahan Massal
Senin, 13 Desember 2004 | 15:38 WIB

TEMPO Interaktif, - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung sejumlah proyek Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada 2005, terutama pembangunan subway dan perumahan rakyat. "Saya paling puas hari ini presentasi di depan presiden meski waktunya singkat, karena dukungan dan komitmen beliau (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) sangat tinggi," kata Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso di Balai Kota Jakarta, Senin (13/12).

Dalam presentasi yang berlangsung 30 menit dengan presiden di Istana Negara tersebut, Sutiyoso memaparkan dua proyek, yakni subway dan pembangunan perumahan rakyat. Meski begitu, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, kata Sutiyoso, telah mengagendakan pertemuan dirinya pekan depan.

Pertemuan itu direncanakan akan berlangsung selama dua jam untuk membahas masalah-masalah lain yang ada di Jakarta. Seperti penanganan banjir kanal timur dan penanganan sampah. Dalam pertemuan itu, kata Sutiyoso, seluruh menteri terkait juga akan turut dipanggil oleh presiden. "Disini kelihatan daya tangkap beliau. Bahwa masalah ibukota adalah masalah citra negeri ini," kata Sutiyoso.

"Lagipula, kalau ibukota semrawut, kumuh, apa daya saingnya," tambahnya. Menurut Sutiyoso, saat ini DKI harus segera melakukan pembenahan secara komprehensif sehingga dapat menciptakan kota yang representatif dan mempunyai daya saing.

Mengenai pembangunan subway, Sutiyoso menyatakan, akan terjadi perubahan stasiun-stasiun. Stasiun seluas 3 hektar yang semula akan dilakukan di Fatmawati akan dipindah di Lebak Bulus. "Ini sudah keputusan menteri yang berdasar pada beberapa aspek diantaranya aspek ekonomi," kata Sutiyoso.

Pihaknya yakin, pembangunan subway akan dapat mengatasi permasalahan transportasi. "Jika transportasi massal termasuk subway ini sudah tersusun kita tidak perlu was-was terjadi stagnasi," katanya. Keyakinan Sutiyoso itu diperkuat dengan adanya perhitungan-perhitungan yang telah dilakukan. Pasalnya, berdasarkan perhitungan yang ada pinjaman sebesar Rp 7 triliun yang berasal dari Jepang akan dapat dikembalikan.

Untuk pembangunan perumahan rakyat, pihaknya akan memanfaatkan tanah-tanah yang ada termasuk milik BPPN (perumnas). Pembangunan perumahan rakyat akan diprioritaskan bagi masyarakat kalangan menengah kebawah. Seperti masyarakat yang berada dipinggir kali, banjir kanal timur (BKT), dan mereka yang menduduki tanah-tanah ilegal.

Jumlah perumahan yang akan dibangun kurang lebih sebanyak 70 ribu unit. Termasuk untuk kalangan menengah. Campur tangan dari pemerintah pusat, lanjut Sutiyoso, juga akan diberikan dalam bentuk pemberian dana. Namun, Sutiyoso enggan menyebutkan secara rinci berapa besar bantuan pemerintah pusat. "Yang pasti akan ada dukungan dari pemerintah karena kalau tidak kita tidak akan mampu. Untuk dana masing-masing ada proporsinya," kata Sutiyoso.

Agar pembangunan dapat segera terlaksana yang ditargetkan mulai 2005 Sutiyoso akan membentuk sebuah tim akselerasi (percepatan) yang merupakan gabungan dari pemda dan pusat. Dimana, jadwal akan ditentukan oleh pemda. "Untuk subway nanti gabungan dari dinas perhubungan dan menteri perhubungan. Sedangkan perumahan gabungan dari dinas perumahan dan menteri perumahan rakyat." [Suryani Ika Sari-Tempo]