Tatakota amburadul

Penataan Kota Amburadul, Warga Rugi

Oleh Neli Triana | Kompas

Setiap tahun, Jakarta dihujani bencana. Banjir kini tidak lagi menggenangi Ibu Kota sekali setahun, tetapi terjadi hingga dua-tiga kali. Berikutnya, masyarakat dipaksa menuai wabah penyakit, kerugian ekonomi, dan dampak negatif lainnya.

Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) DKI Jakarta menunjukkan, masyarakat menanggung kerugian akibat banjir sebesar Rp 95 miliar per hari. Jumlah itu jauh lebih tinggi dari anggaran penanggulangan banjir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hanya Rp 500 miliar per tahun.

Berdasarkan data dari Walhi dan Bapedal DKI Jakarta, dalam beberapa tahun terakhir, bahkan hingga dua kali setahun, masyarakat harus bersiap kehilangan akses bekerja, terganggu kesehatan, gangguan kenyamanan, kerusakan fisik bangunan, dan perbaikan rumah.

Sesuai dengan data yang diperoleh Kompas dari warga yang menjadi korban banjir awal Februari 2007, sebanyak 370.167 kepala keluarga yang tinggal di 514 RW di Jakarta harus menanggung kerugian sebesar Rp 92.541.689.017 per hari. Semakin sering banjir datang, angka kerugian ini dipastikan terus merangkak.

Banjir hanya satu dari sekian banyak masalah yang dihadapi Jakarta dan kawasan di sekitarnya, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, yang disebabkan kerusakan lingkungan. Permasalahan ini menuntut perhatian penuh, semacam utang yang harus segera dilunasi, kalau tidak bakal terus berbunga dan makin membengkak kerusakannya ataupun dampaknya.

Kemiskinan

Menurut pengamat perkotaan dari Program Studi Lingkungan Pascasarjana Universitas Indonesia, Bianpoen, masalah-masalah paling mendesak yang dihadapi masyarakat serta Pemprov DKI Jakarta adalah kemiskinan, kesenjangan sosial, banjir, kemacetan lalu lintas, dan sampah.

"Semua masalah tersebut menumpuk bertahun-tahun dan berkembang lebih buruk jauh dari penyelesaian. Dalam menghadapi masalah tersebut, kemampuan aparat pemerintah dipastikan belum siap meski perangkat hukum dan pembiayaan sebenarnya mencukupi," kata Bianpoen yang hadir sebagai pembicara dalam diskusi terbatas Kompas, "Mencari Administrator Ulung untuk Duduk di Merdeka Selatan", Kamis (12/4).

Saat ini, kerusakan lingkungan parah menjangkiti Jakarta, baik di darat, sungai, laut, maupun udara. Mantan Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirja dalam diskusi tersebut mengungkapkan, pembangunan Jakarta dan sekitarnya sejak berpuluh tahun silam selalu amburadul.

Masalah terus dituai, dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun, Bianpoen menimpali, hingga kini belum ada satu program pun dari pemimpin DKI sejak tahun 1970-an yang mampu mengurangi beban tersebut, apalagi menelurkan program rehabilitasi lingkungan yang signifikan.

"Jakarta dialiri 13 sungai yang kondisinya dari waktu ke waktu memprihatinkan. Banjir yang katanya siklus lima tahunan terbukti makin besar dan buruk kondisinya. Hal ini karena kita tidak mampu bersahabat dengan lingkungan. Akibatnya, meski pembangunan dilakukan di mana-mana, kita masih miskin dan makin terpuruk," kata Surjadi.

Tak ada kesinambungan

Menurut Surjadi, pada tahun 1990-an awal, daerah resapan atau daerah hijau di Jakarta dan sekitarnya tinggal 17 persen, padahal secara teoretis seharusnya mencapai 33 persen. Saat ini diyakini lahan hijau makin sempit lagi.

Hanya untuk menyelesaikan masalah makin sempitnya lahan hijau, setiap periode pemerintahan gubernur DKI Jakarta tercacat puluhan miliar rupiah dana yang dianggarkan, tetapi kenyataannya semua program boleh dikatakan gagal.

Mantan gubernur ini mengakui kondisi tersebut terjadi karena tidak ada kesinambungan program antargubernur. Karena itu, kata Surjadi, DKI memerlukan pemimpin berjiwa besar yang mau dan mampu menghargai pendahulunya, minimal mengadopsi, meneruskan, serta memperbaiki program-program yang sebelumnya sehingga ada kesinambungan pembangunan di Jakarta, khususnya terkait program rehabilitasi lingkungan.

Hingga kini belum ada program Pemprov DKI yang mampu mengatasi banjir, apalagi mengatasi kerusakan lingkungan yang mengakibatkan banjir. Banjir Kanal Barat (BKB), misalnya, adalah produk masa lalu yang dibuat pada masa penjajahan Belanda untuk mengantisipasi pembukaan hutan di kawasan Bogor menjadi areal perkebunan teh.

Pada era tahun 2000-an ini, pemerintah bahkan masih jungkir balik menentukan program penanggulangan yang pas. Terbukti proyek Banjir Kanal Timur (BKT) yang masih jadi polemik dan diselimuti beragam masalah.

"Yang paling mendasar kesalahannya adalah penataan ruang di DKI dan sekitarnya. Yang ditangani sampai sekarang itu hanya apa yang terlihat dari luar saja. Seperti orang sakit panas diberi aspirin, tetapi tidak dilihat penyebab penyakit itu," kata Bianpoen.

Bianpoen mencontohkan, menghadapi kemacetan lalu lintas, pemerintah cenderung mengatasinya dengan pelebaran jalan, jembatan layang dan jalan bawah tanah, atau juga jalan tol.

Padahal, untuk membangun jalan, jalan tol misalnya, ribuan hektar lahan hijau harus dipangkas. Daratan ditinggikan agar terhindar banjir. Padahal, ini berarti mengalihkan banjir ke lokasi lain, dan ini biasanya cenderung ke kawasan permukiman masyarakat kelas menengah ke bawah.

Perubahan peruntukan kawasan

Kesalahan fatal lain di Jakarta adalah kekurangan transportasi umum yang memadai. Ini diatasi dengan penyediaan bus transjakarta dan jalur khususnya (busway) yang menyita sepertiga hingga separuh badan jalan. Transportasi umum ini diadopsi dari kota kecil di Amerika Selatan, Bogota, yang penduduknya hanya 1 juta lebih.

Padahal, dari segi jumlah penduduk, Jakarta setaraf dengan Moskwa, Paris, Shanghai, Tokyo, dan New York. Di semua kota metropolitan itu, sejak awal diterapkan sistem transportasi umum berupa mass rapid transport (MRT), kereta api bawah tanah (subway) dan di atas tanah.

Transjakarta terbukti hanya menambah kemacetan yang memicu meningkatnya polusi udara, konflik sosial, serta meminta kucuran dana ratusan miliar rupiah hanya untuk mengangkut segelintir orang dibandingkan dengan total delapan juta penduduk Jakarta.

Tidak hanya tentang transjakarta dan jalur khususnya, pembangunan yang tidak ramah lingkungan juga terus dilakukan di Jakarta. Pada tahun 1992-1997, Pemprov Jakarta berhasil menanam 4.800.000 pohon, tetapi semua itu kini tergerus.

Kawasan Kelapa Gading yang dahulu berupa rawa-rawa dan berstatus sebagai daerah tangkapan air justru disulap menjadi kawasan permukiman serta perbelanjaan mewah. Di Cibubur kasus serupa terjadi, yaitu adanya Cibubur Junction, dan di daerah Serpong dengan adanya Serpong Junction.

Kawasan yang seharusnya menjadi tampungan air dan mengayomi masyarakat Jakarta dari kekurangan air bersih serta menjadi daerah hijau pendaur ulang polusi udara ironisnya kini menjadi kubangan besar di kala musim hujan. Warga pun mengungsi di bangunan-bangunan mewah di kawasan tersebut yang telah ditinggikan hingga lima meter.

Pembangunan yang tidak memerhatikan lingkungan dan masyarakat tercermin pula dalam program pembangunan 1.000 rumah susun.

Beberapa lokasi proyek, studi ketersediaan air, transportasi, serta fasilitas umum bagi ribuan orang yang bakal tinggal dalam rusun atau apartemen hanya dibuat ala kadarnya. Dikhawatirkan, ketika sudah menjadi hunian, rusun yang ditujukan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah itu justru memicu permasalahan atau tragedi kemanusiaan.

Tidak heran jika semakin hari semakin banyak kasus kriminalitas di DKI Jakarta. Namun, jika dicermati, kriminalitas sebagian besar justru tidak terjadi di perkampungan kumuh, tetapi di daerah-daerah kaya yang menandai kejahatan hampir semuanya bermotif ekonomi. Kemiskinan dan kesenjangan sosial adalah pemicunya.

Jadi, kalau berniat mengatasi tingginya kriminalitas dan kemiskinan bukan menambah atau mencetak polisi-polisi baru atau bahkan membentuk satuan tugas pengamanan baru yang justru seakan menjadi pelegalan para preman. Kriminalitas dan kemiskinan bukan diatasi dengan penggusuran.